Stunting: Problem Sistemik Yang Gagal Ditangani Pemerintah

Last Updated: 8 Januari 2024By

Oleh Pujo Nugroho

Assalim.id – Pada awal bulan Desember 2023, ramai perbincangan soal asam sulfat. Gara-gara salah satu calon wakil presiden (cawapres) salah menyebut asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil untuk mencegah stunting. Pernyataan tersebut sontak menjadi viral dan menuai berbagai komentar dari masyarakat. Kontroversi ini mengingatkan kembali sekaligus menegaskan bahwa stunting menjadi problem yang terus berulang dan tidak kunjung selesai.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Stunting dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak, serta menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 21,6%. Artinya, dari setiap 100 anak balita di Indonesia, terdapat 22 anak yang mengalami stunting. Prevalensi stunting tertinggi terdapat di provinsi Papua (37,2%), Nusa Tenggara Timur (36,7%), dan Aceh (36,3%).

Stunting dapat menyebabkan anak memiliki tubuh yang pendek dan kurus, serta memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit kronis di masa dewasa. Stunting juga dapat menyebabkan anak mengalami gangguan perkembangan otak, yang dapat berdampak pada kemampuan belajar, memori, dan konsentrasi. Anak stunting juga berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan perilaku, seperti hiperaktif dan agresif. Stunting dapat menurunkan produktivitas anak di masa dewasa, yang dapat berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Karena itu stunting tidak saja berdampak secara individual, stunting juga menjadi ancaman secara luas. Rendahnya kesehatan menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing. Negara dengan tingkat stunting yang tinggi akan memiliki SDM yang kurang berkualitas, sehingga daya saingnya sangat rendah.

Namun sayang meski demikian penanganan stunting menjadi program yang gagal ditangani pemerintah. Seperti yang diakui oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditargetkan di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin gagal di mana salah satunya adalah penurunan angka stunting (Senin, 12/6/2023). Suharso Manoarfa menyatakan pesimistis target prevalensi stunting bisa turun sampai 14 persen pada tahun 2024. Apalagi, capaian pada 2022 masih sebesar 21,6 persen.

Penyebab stunting tidak saja persoalan kesehatan. Penyebab stunting terbagi menjadi dua: langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung adalah kekurangan gizi kronis, baik makronutrien (protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin) maupun mikronutrien (zat besi, zinc, vitamin A, dan vitamin B12). Sementara penyebab tidak langsung meliputi faktor-faktor yang menghambat akses anak terhadap gizi yang cukup, seperti kemiskinan, kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang dapat berdampak pada pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pentingnya gizi bagi anak. Oleh karena itu persoalan stunting merefleksikan persoalan sistemik. Bukan saja persoalan kesehatan semata.

Karena itu persoalan stunting secara tidak langsung sekaligus menunjukkan Negara gagal mensejahterakan rakyatnya.

1. Gagal mewujudkan keadilan ekonomi: Distribusi sumber daya yang tidak merata menyebabkan sebagian besar masyarakat tertinggal dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk gizi.

2. Gagal melindungi kelompok rentan: Kurangnya program dan kebijakan yang fokus pada kelompok miskin dan marginal membuat mereka semakin terpapar risiko stunting.

3. Gagal mengelola sumber daya: Ketidakmampuan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan berakibat pada stunting dan berbagai masalah sosial lainnya.

Kegagalan-kegagalan di atas adalah kegagalan umum negara-negara bersistem kapitalisme. Negara yang menerapkan sistem kapitalisme tapi juga menjadi sasaran negara kapitalis besar lainnya. Sebagaimana diketahui Indonesia mengalami tingkat ketergantungan yang besar terhadap negara-negara maju, terutama dalam hal ekonomi, investasi, dan hubungan internasional. Keterlibatan dalam perdagangan internasional, investasi asing, serta ketergantungan pada organisasi ekonomi global telah menciptakan ketergantungan yang kuat antara Indonesia dengan negara-negara kapitalis maju. Termasuk di dalamnya ketergantungan mata uang dollar dan kontrol negara-negara maju terhadap sumber daya alam Indonesia.[]