Fokus Ekonomi Assalim.id | Edisi 77
Oleh: Pujo Nugroho

Assalim.id – Seperti yang diberitakan Sindonews.com (29/9/2021), sebuah studi baru mengklaim bahwa Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan China telah menyebabkan lusinan negara berpenghasilan rendah hingga menengah mengakumulasi “utang tersembunyi” dengan nilai sebesar USD385 miliar (sekitar Rp5.390 triliun) ke Beijing.

Dilansir CNBC, Jumat (1/10/2021), studi tersebut dilakukan AidData, laboratorium penelitian pengembangan internasional yang berbasis di Virginia’s College of William & Mary, yang menganalisis 13.427 proyek pembangunan China senilai total USD843 miliar (sekitar Rp11.802 triliun) di 165 negara, selama periode 18 tahun hingga akhir 2017.

Utang Tersembunyi Indonesia ke Tiongkok

Seperti yang dilansir oleh Katadata.co.id (4/10/2021) Indonesia memiliki utang tersembunyi sebesar US$ 17,28 miliar atau setara Rp 266 triliun.

Berdasarkan laporan AidData yang dirilis akhir bulan lalu, utang tersembunyi Tiongkok ke Indonesia diberikan sepanjang tahun 2000-2017.

Di luar dari utang tersembunyi tersebut ini, Indonesia juga diketahui telah menerima pinjaman senilai US$ 4,42 miliar  atau setara Rp 63 triliun pada periode yang sama melalui skema Official Development Assistance (ODA), serta pinjaman melalui skema Other Official Flows (OOF) sebesar US$ 29,96 miliar atau setara Rp 427 triliun. Indonesia termasuk 10 negara penerima pinjaman terbesar dari Tiongkok melalui dua skema tersebut.

Apa Itu Utang Tersembunyi?

AidData mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan oleh Tiongkok kepada negara berkembang bukan melalui pemerintahan negara peminjam, melainkan melalui perusahaan negara (BUMN), bank milik negara, Special Purpose Vehicle (SPV), perusahaan patungan dan lembaga sektor swasta.

Mayoritas dari utang tersebut biasanya tidak akan muncul dalam neraca utang pemerintah. Dengan demikian, utang ini tidak akan masuk dalam sistem pelaporan utang yang dibuat oleh lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF). Kendati demikian, utang ini dapat menjadi beban pemerintah apabila terjadi wanprestasi.

AidData juga menemukan sebagian utang yang diberikan lewat pendanaan proyek infrastruktur tersebut tidak menguntungkan bagi negara debitur. Catatan lembaga ini, ada sekitar 7% dari proyek BRI Tiongkok sejak 2000-2017 yang menghadapi skandal, kontroversi hingga pelanggaran hukum.

Indonesia, Pakistan, Malaysia, Vietnam dan Kenya diketahui sebagai lima negara teratas yang memiliki proyek BRI bermasalah selama periode tersebut.

Mengutip Kontan.co.id (9/6/2021) Kementerian Luar Negeri China menjelaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan bagian dari program Belt and Road Initiative (BRI) atau pembangunan jalur sutra modern.

Pembangunan KCJB juga tidak menggunakan dana APBN. Namun melalui konsorsium BUMN Indonesia.

Diplomasi Utang China Untuk Mencengkeram Negara Lain

Banyak negara berutang kepada China. Melansir berita Liputan6.com (15/7/2019) negara yang lebih maju berutang ke China lewat surat utang negara (sovereign bonds). Sementara, negara berpenghasilan rendah biasa mendapat utang langsung dari BUMN China seperti China Development Bank dan Export-Import Bank of China.

Untuk diketahui proyek KCJB adalah proyek yang didanai melalui utang kepada China Development Bank.

“Gencarnya pinjaman utang internasional itu adalah hasil pertumbuhan ekonomi China yang cepat, tetapi juga karena kebijakan going global dari China,” ujar Tresbech yang menjadi kepala peneliti keuangan internasional dan pemerintahan dunia di Kiel Institute.

Selama ini China dikritik karena menggelontorkan utang lewat program Jalur Sutera Baru mereka. Foreign Policy dan berbagai pengamat kerap menyebutnya sebagai Diplomasi Utang (debt diplomacy).

Masalah lain dari utang China adalah negara itu tidak transparan dalam pelaporan utang. Utang tersembunyi ini memberi dampak berat bagi negara seperti Venezuela, Iran, dan Zimbabwe.

Akibat dari kasus utang tersembunyi ini, ada negara yang utangnya tampak lebih kecil dari sebenarnya. Lembaga internasional seperti IMF kesulitan untuk menganalisis tingkat utang negara tersebut demi memberikan strategi dalam meringankan utang.

Meski bunga utang dari China lebih kecil, mereka memiliki tempo pembayaran yang lebih singkat. China pun siap menerima pembayaran dari sumber daya negara itu seperti minyak.

Tahun 2016, Sri Lanka harus rela menyerahkan pelabuhannya karena masalah utang ke China. Akibatnya, Diplomasi Utang China juga mendapat julukan Diplomasi Jebakan Utang (debt-trap diplomacy).

Bagaimanapun utang sangat berbahaya. Terlebih lagi disertai jebakan apakah bunga, tempo, maupun konsekuensi lainnya (penyerapan tenaga kerja dan material harus dari China).

Sebagai negeri muslim, kita diharamkan meyediakan jalan bagi negera kufur menguasai negeri kita juga membahayakan umatnya.

Allah subhanahu wata’ala berfirman, “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141).

Ayat yang agung ini ialah dalil larangan memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman termasuk melalui jebakan utang.[]