News Assalim.id
Kamis, 27 Januari 2022

Assalim.id – Pemerintah lagi-lagi membuat keputusan yang dianggap tidak tepat terkait IKN. Pasalnya, dana IKN harus diambil dari dana Covid-19. Tentu saja ini menjadi sorotan banyak pihak untuk angkat bicara, salah satunya ekonom senior Faisal Basri.

Faisal Basri sangat menyayangkan rencana pemerintah tersebut yang menurutnya tak tepat jika dilakukan saat ini. Bahkan menurutnya keputusan tersebut merupakan kejahatan luar biasa.

“Sekarang udah dibangun untuk covid, disisihkan untuk ibu kota baru. Ini kejahatan luar biasa. Sudah dikasih keleluasaan tapi disalahgunakan,” ujarnya (Tempo.co, 26/01/2022).

Seharunya, jika pemerintah sudah diberi kepercayaan oleh rakyat tak seharusnya membuat keputusan yang salah bahkan cendrung merugikan banyak pihak. Apalagi saat ini masalah covid belum benar-benar terselesaikan. Menurut Faisal, keputusan pemerintah tentang IKN seperti terselubung. Ada sesuatu yang sebenarnya disembunyikan entah untuk tujuan apa.

Dilansir dari CNBCIndonesia.com, (26/01/2022) Faisal menyebutkan bahwa status pemerintahan IKN yang ditetapkan otorita, di mana pemimpinnya akan dipilih dan bertanggung jawab langsung ke presiden. Ia menilai ini semacam proyek terselubung yang sengaja dilakukan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi).

IKN yang sudah direncanakan jauh-jauh hari memang sudah seharusnya diwujudkan. Namun, bukan berarti harus memenggal dana Covid-19 demi mewujudkannya. Seharunya yang pemerintah lakukan saat ini adalah fokus pada pemulihan pandemi yang melanda Indonesia.

Pemulihan negara dari pendemi bukan tak mungkin memerlukan biaya yang banyak. Oleh karenanya, kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyunat dana covid-19 dianggap terlalu jahat.

Faisal juga tak tanggung-tanggung mengatakan jika waktu pemulihan ini tidak bisa dilalui dalam setahun atau dua tahun ke depan, paling tidak membutuhkan waktu paling cepat 5 tahun.

“Kita dalam 5 tahun ke depan nggak ada uang untuk IKN. IKN jangan diutak atik, selesaikan dulu keadaan darurat kita, ya, covid ini. Ini yang menurut saya, 5 tahun kita harus fokus pada pemulihan,” ujarnya CNBCIndonesia.com (26/01/2022).

Tak ada salahnya jika pemerintah menempatkan yang paling prioritas sebagai yang utama. Baru setelahnya fokus pada IKN yang bisa dilakuakn 6 hingga 7 tahun mendatang. Tentu saja dengan dana yang sudah dialokasikan khusus untuk IKN.[]