Pilih Ppkm Bukan Karantina Wilayah, Pemerintah Dinilai Menghindari Kewajiban Menanggung Biaya Hiduprakyat

Last Updated: 9 Juli 2021By

Tanggal 9 Juli 2021

Assalim.id – Seperti diketahui, di awal terkonfirmasinya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah membuat istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ketimbang menggunakan istilah lockdown, karantina wilayah, dan yang lain.

Kemudian di DKI Jakarta, muncul istilah PSBB Transisi.

Lalu, pemerintah menerbitkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali. PPKM Darurat berlaku dimulai tanggal 3 Juli – 20 Juli 2021.

Kebijakan PPKM Darurat ini dikritik oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Mengutip Merdeka.com (1/7) Pemerintah disebut tak memilih opsi karantina atau lockdown hanya karena untuk menghindari kewajiban memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak.

Pemenuhan hak-hak yang dimaksud Asfin, yaitu kebutuhan pokok baik berupa bantuan sosial maupun subsidi sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018. Bunyinya: ‘Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat’.