News

PILIH PPKM BUKAN KARANTINA WILAYAH, PEMERINTAH DINILAI MENGHINDARI KEWAJIBAN MENANGGUNG BIAYA HIDUPRAKYAT

Tanggal 9 Juli 2021

Assalim.id – Seperti diketahui, di awal terkonfirmasinya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah membuat istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ketimbang menggunakan istilah lockdown, karantina wilayah, dan yang lain.

Kemudian di DKI Jakarta, muncul istilah PSBB Transisi.

Lalu, pemerintah menerbitkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali. PPKM Darurat berlaku dimulai tanggal 3 Juli – 20 Juli 2021.

Kebijakan PPKM Darurat ini dikritik oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Mengutip Merdeka.com (1/7) Pemerintah disebut tak memilih opsi karantina atau lockdown hanya karena untuk menghindari kewajiban memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak.

Pemenuhan hak-hak yang dimaksud Asfin, yaitu kebutuhan pokok baik berupa bantuan sosial maupun subsidi sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018. Bunyinya: ‘Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat’.

Related posts
Ulasan Utama

PROYEK IKN, BAHAYANYA AMBISI TANPA HATI

Agan Salim Semua bermula pada 26 Agustus 2019, saat Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu…
Read more
Fokus Ekonomi

DRAMA MENCEKIKNYA HARGA BATU BARA DAN CPO, BUKTI KEKUASAAN OLIGARKI ATAS NEGARA

Agan SalimFokus Ekonomi assalim.id Drama tentang krisis pasokan listrik, larangan ekspor batu…
Read more
Ulasan Utama

“HIGHLIGHT” SISTEM TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM ISLAM

Agan Salim Sumber daya alam (SDA) adalah potensi sumber daya yang terkandung di dalam bumi, air…
Read more