News

PILIH PPKM BUKAN KARANTINA WILAYAH, PEMERINTAH DINILAI MENGHINDARI KEWAJIBAN MENANGGUNG BIAYA HIDUPRAKYAT

Tanggal 9 Juli 2021

Assalim.id – Seperti diketahui, di awal terkonfirmasinya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah membuat istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ketimbang menggunakan istilah lockdown, karantina wilayah, dan yang lain.

Kemudian di DKI Jakarta, muncul istilah PSBB Transisi.

Lalu, pemerintah menerbitkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali. PPKM Darurat berlaku dimulai tanggal 3 Juli – 20 Juli 2021.

Kebijakan PPKM Darurat ini dikritik oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Mengutip Merdeka.com (1/7) Pemerintah disebut tak memilih opsi karantina atau lockdown hanya karena untuk menghindari kewajiban memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak.

Pemenuhan hak-hak yang dimaksud Asfin, yaitu kebutuhan pokok baik berupa bantuan sosial maupun subsidi sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018. Bunyinya: ‘Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat’.

Related posts
Fokus Ekonomi

PANDEMI & RESESI BELUM USAI, KRISIS ENERGI MENGHANTAM

Agan Salim Saat ini perusahaan batu bara bersorak sorai dengan harga batu bara yang terus naik…
Read more
News

UTANG PERUSAHAAN EVERGRANDE, UTANG KORPORASI TERBESAR SEPANJANG SEJARAH MANUSIA

News Assalim.id | Edisi 77Oleh Pujo Nugroho Assalim.id – Raksasa properti China Evergrande…
Read more
News

KPK SEBUT BANYAK PENYELENGGARA NEGARA TAK JUJUR SAMPAIKAN LHKPN

News Assalim.idTanggal 30 September 2021Oleh Pujo Nugroho Assalim.id – Dikutip dari…
Read more