Ulasan Utama Assalim.id | Edisi 80
Oleh: Pujo Nugroho

Assalim.id – Jika pembaca ingat, menjelang pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 media dan pengamat heboh lantaran tiba-tiba PT Garuda Indonesia (Persero) dinyatakan untung.

Sontak laporan keuangan yang menyatakan untung ini dikritik publik. Lantaran tahun-tahun sebelumnya bahkan periode terdekat dari laporan tersebut yaitu kuartal ketiga tahun 2018 Garuda rugi mencapai Rp 1,6 triliun. Sebuah angka yang besar. Lalu bagaimana tiba-tiba untung? Begitu mungkin logikanya.

Pipres 2019 sendiri diramaikan informasi deretan BUMN yang merugi dan menjadi beban negara. Berita keuntungan tersebut seolah menyatakan fakta yang berlawanan dengan arus berita bobroknya pengelolaan BUMN.

Kini, Garuda dinyatakan bangkrut secara teknis. Yang menyatakan adalah Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dia mengatakan secara teknis Garuda Indonesia sudah dalam kondisi bangkrut.

Utang Garuda disebut sudah tembus Rp70 triliun dan terus bertambah Rp1 triliun setiap bulannya (IDXChannel, 4/6/2021).

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, mahalnnya sewa pesawat Garuda Indonesia dengan 36 perusahaan penyewaan pesawat menjadi biang kerok utama. Apalagi harga sewa pesawat ini dilakukan atas dasar kasus korupsi pada manajemen Garuda Indonesia dahulu.

Tragis. Perusahaan negara bangkrut. Pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja dan melempar ke manajemen Garuda baik masa sekarang maupun sebelumnya. Bagaimanapun baik manajemen sekarang maupun yang lalu di bawah pengawasan Pemerintah.

Kebangkrutan secara teknis ini menjadi bukti tak terbantahkan gagalnya pemerintah dan manajemen mengelola Garuda yang notabene perusahaan negara. Terlebih lagi bukan saja Garuda namun juga BUMN lain semisal PT PLN (Persero) dan beberapa BUMN konstruksi.[]