assalim
Agan Salim
Kalau kita runut kebelakang, dengan sangat terang benderang penguasa negeri ini telah nyata gagal total dalam melindung rakyatnya dari wabah covid-19 yang kian mengganas dan terus menerus menelan korban.
Pada tanggal 2 Maret 2020 kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia. Dan 331 hari kemudian, tepatnya 26 Januari 2021 sebanyak 1.000.000 PERTAMA kasus penderita Covid-19 di Indonesia.
Disusul tanggal. 21 Juni 2021 atau 151 hari kemudian sebanyak 1.000.000 KEDUA kasus penderita Covid-19 di Indonesia. Dan tak menunggu lama, tanggal 22 Juli 2021 atau 31 hari kemudian setelahnya, sebanyak 1.000.000 KETIGA kasus penderita Covid-19 di Indonesia.
Kalau kita amati dan perhatikan trend waktunya, dimana pencapaian setiap 1.000.000 penderita makin lama makin pendek. Per hari 23/07/2021 sudah 3.082.410 penderita.
Realitas di atas bukanlah sebab, tapi akibat dari penanganan pandemi Covid 19 yang terbilang lamban, tidak terarah, dan tumpang tindih. Tidak terlihat adanya suatu strategi nasional dan rencana tindakan yang jelas.
Belum lagi sikap “moral hazard” yang dipertontonkan, oleh para lingkaran elit penguasa. Padahal jelas bahwa penanganan krisis pandemi saat ini dibawah langsung kendali Presiden.
Lihat saja bagaimana para kapitalis lokal bermain lewat tangan negara, Seperti ungkapan ketua KSP, Moeldoko yang menyebutkan ‘vaksin berbayar merupakan keinginan rakyat untuk membantu percepatan target vaksinasi Covid-19’, hal dinilai menyesatkan!. “Jelas itu menyesatkan, cepat atau lambat itu perkara political will dan manajemen yang baik,” tutur Pengamat Kebijakan Publik Erwin Permana kepada Mediaumat.news, (15/7/2021).
Erwin Permana menilai, membisniskan vaksin ini mengkonfirmasi dua hal. Pertama, cerminan negara kapitalis liberal yang berbisnis dengan rakyatnya, rakyat yang sudah susah dieksploitasi oleh segelintir orang yang berkuasa. Kedua, negara sudah tidak punya duit, karena tata kelola keuangan negara yang amburadul dan utang yang menumpuk.
Melihat trend jumlah korban, dan makin sembrawutnya penanganan pandemi saat ini, Mantan juru bicara Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid angkat bicara, Adhie Massardi menyarankan presiden lempar handuk tanda menyerah mengendalikan pademi covid-19. Jika tidak dilakukan, Adhie memperkirakan dua kemungkinan yang akan terjadi.
“Kondisi rakyat Indonesia akan kian buruk karena terpuruk. Pemerintahan ambruk karena dua penopang utama (kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi) terus memburuk,” kata Adhie kepada wartawan di Jakarta. Warta Ekonomi.co.id (20/06/2021).
Hal senada juga datang dari pengamat politik Rocky Gerung yang menyatakan “Presiden Jokowi harus lempar handuk” imbuhnya. Karena Rocky menyimpulkan, terlihat kegagalan pemerintah memberikan rasa aman dan mempersiapkan segalanya untuk menghadapi Covid-19. Gala Jabar.com (06/07/2021).
Sudah seharusnya, solusi akan suksesi realitas diatas diambil dari solusi Islam tidak yang lain, karena kalau tidak maka umat akan mengalami masalah yang berulang layaknya orde lama, orde baru, dan orde reformasi bak opera sabun.
Mengapa begitu urgent perubahan kepemimpinan harus dengan sistem Islam, karena dalam pandangan Islam kepemimpinan itu mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai Ulil Amri, artinya pemimpin dan pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Kedua, Khadimul Ummah, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.
Dan yang menjadi ciri pentingnya dalam pola sistem kepemimpinan Islam, bahwa pemimpin dalam sistem Islam ditunjuk untuk memastikan aturan sistem hukum dan perundang-undangan yang diterapkan haruslah aturan yang disyariatkan Allah SWT, tidak yang lain.
Karena, pada tatanan aturan hukum yang tidak berkeadilan inilah awal dari semua problem hukum, sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di sistem demokrasi sekuler yang diadopsi negeri ini.
Dan Islam punya solusi paripurna akan problem sistemik tersebut, baik saat mengatasi pandemi saat ini maupun mengawal kepempimpinan yang bisa mengantarkan umat menuju kesejahteraan yang hakiki dunia wal akhirat. Wallahu A’lam Bish-Shawab. []