Fokus Ekonomi

Syahwat Penguasa dan Pengusaha dalam Omnibus Law

Oleh : Haris Abu Muthiah

Omnibus Law RUU Cipta Karya telah disahkan Senin  (5/10) tengah malam, menjadi undang-undang (UU) oleh DPR RI. Penolakan dari dua ormas besar, seperti NU dan Muhammadiyah, buruh, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya tak digubris sejak RUU ini muncul pada medio Februari 2020 lalu.

Keputusan pengesahaan RUU tersebut  sampai tulisan ini dibuat telah memantik penolakan besar-besaran dibeberapa daerah di pulau Jawa yang diinisiasi oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat lainnya. Aksi damai berujung bentrok antara massa dan pihak kepolisian tak dapat dihindari. Namun, Pemerintah dan DPR-RI tetap bersikukuh dengan keputusan itu.

Ada apa dengan Omnibus Law RUU Cipta Karya tersebut sehingga mendapat penolakan besar-besaran dari  mahasiswa, buruh dan berbagai elemen masyarakat?. Mengapa pula Pemerintah dan DPR-RI begitu ‘bernafsu’ mengesahkan RUU tersebut dan terkesan ‘tuli’ terhadap aspirasi rakyat yang telah memilihnya naik di kursi kekuasaan dan atau menjadi wakil rakyat?

Jika ditelisik lebih dalam,  RUU Cipta Karya memberi ruang penguasa dan pengusaha berlaku zalim kepada rakyat dan  pekerja (buruh) dengan ‘tafsiran’ sesuai ‘syahwat’ kuasanya. Lihat saja, sudah tidak ada sanksi pidana bagi perusahaan nakal, upah minimun regional (UMR) semakin kecil dan hanya ditentukan berdasarkan upah minimum provinsi (UMP). 

Karyawan  yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK)) tidak ada jaminan mendapatkan uang pesangon. Tidak ada pesangon apabila perusahaan rugi selama dua tahun dan pailit. Tidak ada santunan untuk keluarga bila buruh meninggal.

Tidak ada pesangon bagi pekerja yang akan memasuki masa pensiun. Tidak ada lagi perhitungan upah kerja berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Tidak ada cuti haid bagi perempuan.  Tidak ada lagi batasan waktu kontrak bagi pekerja sehingga bisa saja status pekerja seumur hidup.

Pegawai baru yang berstatus kontrak  susah diangkat menjadi karyawan tetap. Pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa semakin mudah dilakukan oleh perusahaan demi alasan efisiensi. Tenaga kerja asing (TKA) bisa semakin leluasa dan bebas masuk bekerja dalam perusahaan. 

Dari fakta tersebut di atas kuat dugaan bahwa UU Cipta Karya ini hanya mengakomodir kepentingan pengusaha yang dipaksakan demi syahwat ekonomi yang lebih besar dengan menggunakan ‘tangan-tangan’ kekuasaan. Boleh jadi  bagian upaya balas jasa saat mencalonkan diri saat Pilpres maupun pemilihan wakil rakyat.

Sudah menjadi rahasia umum apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, bahwa dimana-mana, calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong, dan ketika terpilih melahirkan korupsi kebijakan. (CNNIndonesia, 11/9/2020)

No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada pengusaha yang mau menggelontorkan uang habis-habisan untuk membantu salah satu calon jika tidak ada balas jasanya. Apakah balas jasanya berupa jaminan hukum usahanya?, Atau dalam dalam bentuk ‘kue’ proyek?, semuanya tergantung kesepakatan.

Inilah gambaran ideologi kapitalisme yang sedang dipertontonkan di negeri ini. Ideologi yang memberi peluang ‘keserakahan’ kepada pemilik modal untuk menguasai aset-aset sebesar-besarnya tidak peduli bagaimana cara memperolehnya, apakah merugikan atau menguntungkan pihak lain.

Karena itu ideologi ini bertentangan dengan Islam selain karena produk akal manusia juga tidak sesuai dengan fitrah manusia, sehingga keadilan dan kesejahteraan hanyalah mimpi semata, faktanya tidak pernah ada. Mustahil akal  bisa menentukan keadilan dan kesejahteraan bagi manusia. Akal tidak akan mampu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh bagi manusia.

Persoalan boleh atau tidak boleh adalah wilayah  interaksi antara satu manusia dengan manusia lain. ini hanya bisa diselesaikan aturan. dan aturan boleh atau tidak boleh jika diserahkan pada akal manusia pasti akan kacau, mengapa? karena manusia punya ‘nafsu’ yang terkadang sulit untuk obyektif.

Lalu aturan dari mana jika tidak menggunakan akal manusia?. Nah disinilah peranan pencipta yaitu Allah SWT. Dialah satu satunya Zat yang paling mengetahui apa yang cocok dan tidak cocok bagi manusia. Dialah yang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh bagi manusia.

Ketika manusia diciptakan oleh Allah Swt saat yang bersamaan diturunkan kitab petunjuk bagi manusia berupa Al-quran dan Assunnah yang bertujuan agar manusia tidak salah jalan, tidak berbantah-bantahan, tidak saling menzalimi antara yang lemah dan kuat.

Ketika para pengusaha menjadikan alquran dan Assunnah dalam mengatur sumber daya manusia (SDM) dijamin seratus persen tidak akan ada satupun pekerja yang terzalimi selama benar-benar dijalankan sesuai rambu-rambu syariat Islam. Mengapa? karena pengaturan pekerja (ajir) dengan yang mempekerjakan (musta’jir) sangat jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Islam sangat rinci menjelaskan ketentuan kerja, mulai dari kejelasan jenis pekerjaannya, kejelasan waktu kerja, kejelasan gaji (upah), dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja. Jenis pekerjaan misalnya, Islam melarang memaksa setiap ajir mengerjakan pekerjaan diluar dari akad (kesepakatan) kecuali atas keinginan pekerja sendiri.

Begitu pula dengan waktu kerja, Islam mengatur bahwa perusahaan atau yang mempekerjakan tidak boleh semena-mena memaksa ajir atau karyawan bekerja diluar dari waktu yang telah diakadkan, jika ada  pekerjaan diluar waktu maka perusahaan wajib memberi upah tambahan diluar upah yang sudah ada.

Disinilah kehebatan Islam yang tidak akan pernah didapatkan dalam sistem manapun, baik kapitalisme maupun sosialisme. Selain Islam semuanya tidak sesuai dengan fitra manusia dan tidak layak mengatur manusia. Jika dipaksakan akan menimbulkan konflik tiada henti,

Karena itu mempertahankan kapitalisme berarti membiarkan para pekerja dizalimi oleh para pemilik modal yang rakus harta dan penguasa yang rakus kekuasaan. Maka pilihanya hanya pada Islam yang secara historis telah terbukti memberi keadilan dan kesejahteraan 1.300 tahun lamanya.

Wallahu a’lam bi ash shawab