Fokus Ekonomi

Kezaliman Kapitalisme!

Oleh: Haris Abu Muthiah.

Ibarat manusia Kapitalisme memiliki dua kaki. Kaki pertama adalah politik dengan sistem demokrasi, kaki kedua adalah ekonomi dengan mekanisme pasar bebas. Dua-duanya memiliki karakter hegemoni untuk mengatur jalannya pemerintahan dan  mengeruk seluruh kekayaan negara-negara tertentu.

Dalam sistem politik misalnya, praktek adu domba antara rakyat dan penguasa menjadi hal lumrah. Satu pihak  diuntungkan pihak lain  ‘diinjak-dinjak’, tujuannya untuk memuluskan kepentingan sesaat dan meraih materi sebesar-besarnya. Tak peduli apakah bermanfaat atau merugikan pihak lain.

Sekedar contoh, pada akhir Maret 2020 terdapat 30 ribu tahanan dibebaskan, alasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih masif di wilayah lapas. Anehnya, ex Menteri Kesehatan zaman SBY, Sitti Fadilah Supari, tetap ditahan.

Habib Rizieq Shihab (HRS) ditetapkan tersangka, dijebloskan dalam penjara karena acara yang dihadiri HRS menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Tapi, 270 pendaftaran Pilkada di seluruh Indonesia, menurut Pakar Komunikasi Effendi Gazali rata-rata melanggar protokol kesehatan tidak ada yang terperiksa.  

HRS juga dipersangkakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam saluran Youtube pribadinya (13/12/2020)
adalah mengada-ada dan seolah-oleh dipaksakan agar yang bersangkutan ditangkap dan ditahan.

Benarlah apa yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Suteki, bahwa kasus pelanggaran prokes di Solo, atau tempat lain yang menggelar Pilkada ini adalah gambaran betapa telah terjadi kesulitan penerapan prokes  bahkan inkonsistensi  dan diskriminasi penegakan hukum.

Inikah keadilan?. Pastinya keadilan dalam Kapitalisme hanya ilusi semata, faktanya tidak ada. Mengapa kalau yang melakukan ulama yang keras melawan kezaliman dan kontra dengan rezim ditindak, sementara  yang pro rezim tidak?. Lihatlah kerumunan Habib Luthfi bin Yahya tidak pernah dipersoalkan, padahal juga melanggar prokes.

Begitu pula dengan sistem ekonomi Kapitalisme, ketidakadilan nampak nyata. Lihat saja UU Omnibus Law yang disahkan pemerintah 2 November 2020 lalu padahal rakyat menolaknya. Justru sesaat setelah UU tersebut ditanda tangani Presiden Jokowi, Pemerintah  memperpanjang  usaha PT Arutmin Indonesia yang kontraknya habis 1 November 2020.

Dengan perpanjangan ini, mereka mendapatkan Izin Usaha Pertambangan  Khusus (IUPK) dengan luasan 57.107 hektar (setara 3 kali luas kota Bandung). Ini mengkonfirmasi bahwa UU Omnibus Law dibuat tak lain untuk kepentingan oligarki. Utamanya pemilik tambang batubara besar.  Artinya, dapat diduga bahwa percepatan penetapan UU Omnibus Law erat kaitannya dengan habisnya masa kontrak PT. Arutmin. 

Inilah  praktek ketidakadilan dalam sistem Kapitalisme yang bisa disaksikan oleh siapa pun. Kosong dari nilai kemanusian, moral, dan spritual. Mengapa?, karena sistem ini mengandalkan free market competition atau persaingan bebas, dimana negara hanya sebatas regulator dalam ekonomi beserta semua konsep turunannya seperti privatisasi dan pencabutan subsidi.

Mekanisme pasar bebas membuat kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang dan perusahaan. Sebagian besar lainnya semakin menderita.  Dari tahun ke tahun keadaanya semakin parah. Dilansir Independent.co.uk, (2/12/2016), bahwa satu persen orang terkaya di Indonesia mampu menguasai 49,3 persen total kekayaan negara.

Secara global, data Credit Suisse menyebutkan bahwa 50 persen orang termiskin dunia hanya mampu menguasai total 1 persen kekayaan. Sementara 10 persen orang paling kaya di dunia mampu mendapat 89 persen kekayaan. Ini artinya rakyat hanya mendapatkan tetesan kekayaan saja, 90 persen penduduk di dunia memperebutkan 11 persen kekayaan.

Inilah fakta kezaliman Kapitalisme, bahwa sejatinya  keadilan dalam sistem ini hanya milik para Kapitalis yang telah menyokong dana kepada para penguasa saat Pemilu maupun Pilkada. Mahfud MD mengatakan 92 persen calon kepala daerah dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih melahirkan korupsi kebijakan (CNN Indonesia, 11/9/2020).

Lalu bagaimana mengakhiri semua ini?, apakah kebobrokan Kapitalisme lantas menjadikan sistem ini tiada?, tidak!. Sebuah film dokumenter berjudul Capitalism : A Love Story garapan David Moore, menggambarkan secara ciamik bagaimana warga Amerika benci akan Kapitalisme, tetapi tidak bisa lepas dari sistem itu sendiri. Mereka dipaksa dan tidak ada jalan apapun kecuali menerima sistemnya.

Disinilah dibutuhkan lompatan kuantum untuk merubah semua ini dan menghadirkan sistem alternatif yang menjawab kebobrokan Kapitalisme yang zalim. Itulah Islam, ajaran komprehensif yang  ideologis. Ajaran yang mengatur seluruh sendi kehidupan berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah SWT.

Lompatan kuantum ini akan lahir dari insan-insan yang konsisten dengan kebenaran ilahi yang tidak akan pernah bisa terbeli oleh syahwat dunia yang ditawarkan oleh Kapitalisme. Insan-insan yang senantiasa istiqamah berjuang demi tegaknya Islam Kaffah dalam naungan negara yang berdasarkan Alquran dan Sunnah.

Wallahu a’lam bi ash shawab