Fokus Ekonomi

JANGAN TERTIPU FATAMORGANA SUKSESNYA HAJATAN G20

Oleh : Agan Salin

Perhelatan KTT G20 di Bali baru saja usai, perhelatan yang di narasikan sebagai catatan kesuksesan sebagai sebuah pertemuan akbar negara yang sangat strategis. Strategis karena sumber daya negara anggotanya merupakan negara-negara dengan perekonomian terbesar.

Mereka merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan Global serta 80% PDB dunia. Karena itulah dasar asumsi kalau negara-negara ini bersepakat akan satu hal, maka kesepakatan itu akan mempengaruhi kondisi perekonomian global.

Indonesia sendiri, hadir menjadi salah satu anggota G20 karena didasarkan pada pendapatan domestik bruto (PDB) yang berada di urutan 16 besar dunia dengan nilai 1,29 triliun dolar AS pada tahun 2022 lalu. Dasar inilah yang kemudian sering dinarasikan bahwa negara sudah tergabung dalam negara-negara G20 adalah negara-negera yang berkelas, makmur dan sejahtera.

Padahal narasi tersebut tidaklah seindah dan seideal apa yang selama ini digambarkan, ini bisa dilihat dari indikator yang digunakan untuk menjadi anggota G20 adalah besarnya total GPD/PDB total sebuah negara bukan berdasarkan GPD perkapita perorangan. Jadi sangatlah wajar bilang negara-negara dengan penduduknya sangat besar menjadi anggota G20 sedangkan negara-negara kecil dengan perkapita pendapatan rakyat besar tidak masuk menjadi anggota G20.

Sehingga propaganda bahwa negara-negara yang masuk menjadi anggota G20 adalah negara yang rakyat sejahtera sejatinya adalah ilusi belaka. Ini bisa kita potret dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis GPD perkapita rakyat Indonesia tahun 2021 sebesar Rp 62,2 juta. Bandingkan dengan GPD sesama negara asean seperti negara Malaysia sebesar Rp 150 jutaan dan Singapura yang nyaris Rp 1 miliar pertahun pendapatan perkapita penduduknya yang keduanya tidak masuk dalam negara G20.

Jadi, lebih tepatnya, G20 adalah kepada kumpulan negara-negara berpenduduk terbanyak dunia beserta negara-negara kapitalis raksasa. Fakta tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan G20 yang berawal dari negara G7 yang beranggotakan 7 negara besar dan maju saat itu seperti Amerika, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Inggris, Jepang. Kemudian pada tahun 1999 berubah menjadi G20 dimana negara-negara yang diajak adalah negara-negara yang punya nilai ekonomi besar, pasar yang besar, dan ekonominya sangat tergantung dengan utang.

Bahkan, bisa dikatakan bahwa bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 adalah, negara-negara “raja utang”. Ini terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB/GPD)nya dimana masing-masing negara mayoritas G20 berada di atas 80% terhadap PDB mereka tahun 2020. Bahkan ada beberapa di antaranya yang berada di atas 100% dari PDB.

Hal ini terkonfirmasi dari data yang pernah dirilis dimana Jepang menjadi negara dengan rasio utang terhadap PDB 2022 tertinggi yang meningkat dari sebelumnya sekitar 238% menjadi 266%. Kemudian disusul negara Italia yang mencapai 156% dari PDB, Amerika Serikat yang mencapai 128% dari PDB, Kanada 118% dari PDB, Prancis 116% dari PDB. Negara-negara G20 lainnyapun tak jauh berbeda, meskipun rasio utangnya di bawah 100% dari PDB, seperti negara Brasil, Afrika Selatan, India, Jerman, Tiongkok dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam G20.

Realitas ini menjadi kian rusak saat kita melihatnya dari kacamata Islam sebagai sebuah pandangan kehidupan.
Alih-alih merupakan wujud keberkahan, tapi sebaliknya adalah sebuah perkara yang fasad/rusak. Ambil saja praktek utang luar negeri yang jelas dan pasti mengandung bunga yang dalam syariat Islam dinamakan riba yang teramat jelas keharamannya. Islam dengan tegas telah mengharamkan riba. Riba adalah dosa besar yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin. Rasulullah Saw bersabda, “Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) Ibu kandungnya sendiri…” [HR. Ibnu Majah, hadits No.2275; dan al-Hakim.

Apalagi dampak teknis turunan aktivitas riba oleh negara, utang ribawi luar negeri ini jelas akan merugikan rakyat, karena secara tidak langsug rakyat juga akan menanggung beban bunga utang dan pokok hutang tersebut . Bahkan utang ini menjadi sarana (wasilah) timbulnya berbagai kemudharatan, seperti terus berlangsungnya kemiskinan, naiknya harga-harga kebutuhan pokok BBM, dan sebagainya.

Tidak cukup berhenti sampai disana, utang negara ribawi yang dinarasikan sebagai bantuan luar negeri ini telah membuat negara dan korporasi kapitalis sekuler dapat mendominasi, mengeksploitasi, dan menguasai negara-negara yang berhutang.

Padahal Allah SWT dengan sangat jelas melarang hal tersebut “Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum mukmin.” (Qs. an-Nisaa` [4]: 141).

Jadi, berhentilah untuk menarasikan bahwa G20 adalah indikator kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, karena ini sejatinya adalah hajatan para korporasi kapitalis dan negara kapitalis raksasa untuk menjajah, mendikte, menawarkan “debt trap” dan memanfaatkan besarnya demografi jumlah rakyat suatu negara untuk kepentingan mereka semata. Wallahua’lam []

Related posts
Ulasan Utama

KARENA INVESTASI, RATUSAN PULAU DI MALUKU DILELANG

Ulasan Utama Assalim.idOleh: Pujo Nugroho Assalim.id – Sekitar ratusan gugusan pulau di…
Read more
Ulasan Utama

DAHSYAT, REVISI UU IKN DEMI HAK PENGELOLA LAHAN INVESTOR SAMPAI 180 TAHUN

Fokus Utama Assalim.idOleh: Pujo Nugroho Assalim.id – Pemerintah mengajukan revisi…
Read more
Fokus EkonomiInspirasi Pengusaha & Komunitas

SISTEM EKONOMI ISLAM, "SURGANYA" ENTREPRENEUR MUSLIM

Oleh : Yuliansyah ST.ME.CFPPengurus Pusat Aliansi Pengusaha Muslim (ASSALIM)Saat ini semua…
Read more