Fokus Ekonomi

Darurat Sipil Kuasa Penuh, Tanggung Jawab “Ogah”

aliansi peQngusaha muslim darurat sipil kuasa penuh tanggung jawab ogah

Oleh : Agan Salim.

Aliansi Pengusaha Muslim – Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka (HR Muslim)

Presiden Jokowi menetapkan pola penanganan wabah virus corona melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bukan hanya itu, penerapan PSBB jika tidak berjalan dengan maksimal maka akan diterapkan langkah darurat sipil. (30/03/20)

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19), Doni Monardo sebagai ketua ugus tugas covid-19 mengamini hal tersebut dan mengungkapkan dasar hukum yang akan diterapkan terkait penanganan wabah covid-19 ini. Yakni UU 24/2007 tentang Bencana, UU 6/2018 tentang Kesehatan, dan UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, dalam hal ini adalah darurat sipil.

Dengan payung hukum ini, karantina kesehatan, khususnya karantina wilayah, tetap jadi kepentingan pusat. Daerah tidak berwenang untuk melaksanakan tersebut dan hanya menjalankan perintah dari pusat.

Yang saat ini menjadi perdebatan hangat dan jadi blunder atas pilihan rezim ini adalah aturan tersebut power full dari sisi kekuasaan namun terkesan “OGAH” dari kewajiban dan tanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Karena pilihan Darurat Sipil punya perbedaan yang sangat diametral dengan karantina kesehatan masyarakat dan/atau karantina wilayah (UU no.6 tahun 2018) yang menjadi tuntutan rakyat.

Karena dalam aturan kekarantinaan kesehatan, Negara punya kewajiban dan tanggungjawab (obligation and responsibility) yang ditetapkan pasal 55 ayat 1 di undang-undang tersebut.

Intinya karantina wilayah mewajibkan pemerintah untuk memberi warga negara bantuan, sedangkan untuk darurat sipil, pemerintah tak punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negara saat diberlakukan.

Sungguh, kebijakan seperti itu bukanlah hal yang aneh, karena sejatinya sistem yang diterapkan dinegeri ini adalah sistem kapitalisme sekuler, dimana untung rugi dari aspek ekonomi atau materi yang paling dominan dalam pengelolaan negara. Jadi berhentilah berharap terlalu banyak dengan sistem yang rusak ini.

Karena secara organik sistem ini hanya akan menghasilkan pemimpin dan kebijakan yang buruk, dan kalaupun pemimpin itu baik, maka pelan tapi pasti dia akan dipaksa untuk menerapkan aturan yang buruk, dan akan buruk juga pada akhirnya.