Fokus Ekonomi

BURUKNYA DAMPAK KAPITALISME RIBAWI: BUNGA UTANG RI NYARIS SETARA DANA PERLINDUNGAN SOSIAL 160 JUTA MASYARAKAT MISKIN

Fokus Ekonomi Assalim.id | Edisi 72
Oleh: Pujo Nugroho

Assalim.id – Bunga utang pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan karena sedemikian besarnya. Bahkan pemerintah harus berutang untuk membayar bunga utang tersebut.

Lalu seberapa besar bunga utang yang harus dibayar pemerintah?

Seperti yang diberitakan tempo.co (18/8/2021) pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga utang dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 405,9 triliun. Angka ini naik 10,8 persen dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 366,2 triliun.

Dengan besaran bunga utang tersebut peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Siti Nur Rosifah menyebut angka tersebut nyaris setara dengan seluruh alokasi anggaran untuk perlindungan sosial untuk lebih dari 160 juta masyarakat miskin (tempo.co, 27/8/2021).

Alokasi untuk perlindungan sosial jika ditotal pada anggaran tahun 2022 mencapai Rp 427,5 triliun.

“Keberpihakan anggaran pada si miskin justru semakin memburuk di kala krisis. Tidak terlihat kemauan dan keberanian politik yang memadai untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi,” kata Nur Rosifah dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Agustus 2021.

“Dengan seperempat penerimaan perpajakan habis hanya untuk membayar beban bunga utang saja, maka ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas. Dan ke depan, angka ini masih berpotensi meningkat,” tutur Nur Rosifah.

Dari sini terlihat jelas bahwa yang menjadi beban APBN adalah bunga utang. Dan seperti yang diutarakan Nur Rosifah berdasarkan besaran alokasi pemerintah lebih memprioritaskan pembayaran bunga utang daripada anggaran kemiskinan.

Bunga utang yang merupakan konsekuensi utang negara dengan konsep kapitalisme dan ribawi menjadi beban negara yang berdampak semakin rendahnya perlindungan masyarakat miskin. Jelas sistem ribawi dan kapitalisme membawa dampak buruk.

Di sisi lain pemerintah terus menambah utang. Seperti yang disampaikan ekonom senior Didik J. Rachbini bahwa dibandingkan zaman SBY penerbitan surat utang pemerintahan Jokowi meningkat 300 persen.

“Jumlah penerbitan utang zaman presiden Jokowi tiga kali lipat. Utang tersebut 300 persen dari total SBY,” ujarnya (bisnis.com, 24/11/2020).

Padahal penggunaan utang masih terjadi inefesiensi atau pemborosan. Seperti yang pernah diberitakan cnnindonesia.com (13/8/2020) bahwa Faisal Basri menyebut utang pemerintah boros dan tidak efektif. Pasalnya, utang tak mampu mengerek pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Sudah saatnya prinsip tata kelola keuangan ala kapitalisme ini dihentikan dan beralih dengan konsep Islam. Di mana anggaran keuangan negara dikelola dengan prinsip hemat, amanah agar tidak terjadi kebocoran dan pemborosan, meminimalisasi utang, menjauhi konsep ribawi, memberdayakan sumber pemasukan negara (bukan pajak), dan penggunaan serta pemasukan keuangan tunduk pada syariat Islam.[]

Related posts
Editorial

TIDAK CUKUP KECEWA PADA PEJABAT DAN POLITISI KAYA RAYA DI TENGAH PANDEMI, TAPI KECEWALAH JUGA KEPADA DEMOKRASI

Editorial Assalim.id | Edisi 75Oleh Pujo Nugroho Assalim.id – Setelah Komisi Pemberantasan…
Read more
Bengkel Pengusaha

KETIKA PENGUSAHA MENJADI PENGUASA, BELAJAR DARI UMAR BIN KHATTAB

Karena tak juga ada tanda-tanda serius untuk bertobat di negeri +62 ini, akhirnya muncul special…
Read more
Editorial

TIDAK CUKUP MENGGANTI DENGAN ISTILAH MALING UNTUK MEMBASMI KORUPTOR TAPI JUGA HARUS MENGGANTI SISTEM!

Editorial Assalim.id | Edisi 74Oleh Pujo Nugroho Assalim.id – Tulisan ini mengapresiasi…
Read more