Editorial

Ilusi Ideologi, Sebenarnya Ideologi Ekonomi Kita Kapitalis Liberal

Aliansi Pengusaha Muslim - Ilusi Ideologi, Sebenarnya Ideologi Ekonomi Kita Kapitalis Liberal

Aliansi Pengusaha Muslim – Hari-hari ini kita diramaikan dengan diskusi ideologi negara. Gara-garanya adalah usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Tak ayal perdebatan RUU ini mengemuka menjadi perdebatan ideologi negara. Tentang kekhawatiran ditafsirkannya Pancasila sesuai dengan tafsiran pihak-pihak yang berkuasa. Tapi sebenarnya, sebelum kita berbicara lebih jauh, apakah benar sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia saat ini adalah ideologi Pancasila?

Ideologilah yang menjadi panduan bagaimana sebuah negara dijalankan. Dengan ideologi inilah kemudian nasib rakyat ditentukan.

Menurut ekonom senior Kwik Kian Gie ekonomi Indonesia menganut paham liberal. Indikatornya adalah lahirnya sejumlah undang-undang dan kebijakan berorientasi pasar. Sebut saja Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968.

Perlu diketahui liberalisme dan kapitalisme Indonesia makin menguat di era Presiden Jokowi. Saat ini Undang-undang Minerba sudah disahkan. Pemerintah dan DPR juga sedang menggodok RUU Omnibus Law. Undang-undang yang sangat kental dengan ideologi kapitalis liberal.

Menurut Kwik Kian Gie penerapan ekonomi liberal telah menghadirkan ketimpangan yang makin lama makin parah.

“Kondisi ini (liberal) membawa ketimpangan yang luar biasa. Akhirnya hanya tertinggal beberapa gelintir produsen saja dengan kapital sangat besar. Mereka tidak hanya mampu menghalau para pesaing dari pasar, tetapi juga mempekerjakan buruh dengan gaji dan persyaratan sewenang-wenang,” jelasnya (merdeka.com, 18/3/2015).

Kini di saat pandemi seperti sekarang kita merasakan betul bagaimana lemahnya kemampuan negara dalam me-recovery kondisi ekonomi, kesehatan, dan sosial warga negara. Keterbatasan APBN di mana semakin lama semakin melebar defisitnya menunjukkan bahwa negara memiliki kemampuan keuangan yang sangat rendah. Negara mengurangi layanan kepada rakyat untuk berhemat, bukankah bantuan sosial sebesar Rp 600 ribu tiap keluarga sudah dikurangi menjadi Rp 300 ribu? Pemerintah pun tak berbuat banyak untuk memberikan harga yang murah di tengah jatuhnya harga minyak dunia. Sedangkan untuk pos penerimaan negara tidak ada yang lain terkecuali menambalnya dengan utang baru.

Ketimpangan yang dimaksud membuat seolah sumber daya yang di miliki Indonesia terutama kekayaan alamnya seolah tidak menghadirkan kesejahteraan. Hasilnya seolah tidak mentes kepada rakyat. Tentu penyebabnya adalah konsep liberalisme itu sendiri. Siapapun memiliki kebebasan (liberal) untuk menguasai berbagai sumber daya alam yang ada.

Pada kuartal kedua di tahun ini hampir bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus. Resesi dengan berbagai konsekuensinya seperti pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan hampir bisa dipastikan.

Di mana keadilan sosial yang disebut-sebut pada konsep ideologi saat ini? Di mana gotong royong yang kabarnya perasan dari sila-sila yang ada? Kita sulit menemukan. Bukan karena apa-apa, karena memang tidak ada perangkat kongkrit untuk mengejawantahkan visi keadilan sosial tersebut. Dan pada akhirnya ideologi kapitalis-lah yang saat ini bercokol dan berlaku di negara ini. Wallahu a’lam. [] Pujo Nugroho

Related posts
Bengkel Pengusaha

Ya, Pengusaha Penolong Agama Allah Itu Kita!

Aliansi Pengusaha Muslim – Sungguh tulisan ini bukanlah tulisan yg benar-benar baru. Ini…
Read more
Fiqih Muamalah

Beratnya Pertanggungjawaban Bisnis

Oleh: H. Dwi Condro Triono, Ph.D Aliansi Pengusaha Muslim – Sebagai pengusaha muslim, kita…
Read more
Ulasan Utama

Ekonomi Melarat Kok "HIP" Yang Dibahas?

Aliansi Pengusaha Muslim – Alasan yang bisa dikatakan sangat pokok (menurut konstitusi) dari…
Read more