Editorial

GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG, TAAT SYARIAT ATAU AZAS MANFAAT ?

Oleh : Abid Karbela

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. ( Al Jatsiyah, 18 )

Setiap manusia, terutama umat Islam tentunya ingin berinvestasi. Sementara investasi yang paling kekal dan bisa kita panen selamanya adalah wakaf. Tahun 2021 menjadi Outlook perihal perwakafan Indonesia yang menuai kontroversial ketika pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah. Bagi beberapa pemerhati ekonomi Syariah sangat menarik sekali dibahas karena GNWU diluncurkan ditengah maraknya kasus korupsi para pejabat negara dan gencarnya narasi Islamphobia pemerintah yang mengecewakan umat.

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) serta Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021. Jokowi menyampaikan potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak, maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang.

Pasca krisis moneter di tahun 1998, potensi dana wakaf ini sudah menjadi wacana di kalangan muslim. Bahkan, di tahun 2001, pemerintah juga sudah meluncurkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

“Potensi wakaf sangat besar di negara kita, potensi wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara. Jokowi menekankan pentingnya memperluas cakupan pemanfaatan wakaf agar tidak lagi terbatas untuk ibadah saja, tapi pemanfaatannya bisa dikembangkan lagi ke tujuan sosial ekonomi. Angka yang cukup signifikan ditengah perekonomian yang sedang resesi menuju depresi ekonomi, mengingat korban Covid 19 telah hampir tembus satu juta saat ini.

Merujuk berdasarkan data pid.Baznas.go.id perihal potensi penerimaan zakat dan wujud realisasinya, tahun 2017, realisasinya Rp  6,224 miliar, dan tahun 2018 realisasinya mencapai Rp 8,100 miliar , sementara tahun 2019 realisasinya mencapai Rp 10,227 miliar.

GNWU tersebut kemudian mendapat respon beragam dari masyarakat, terutama terkait penggunaan dana wakaf yang dihimpun. Pengelolaan wakaf uang akan dipercayakan kepada nazhir (pengelola wakaf) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang sudah mendapat izin dari Menteri Agama.
Pihak yang menjadi nazhir dalam GNWU adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen.

Perihal penghimpunan uang wakaf, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin memaparkan, uang wakaf yang terhimpun akan diinvestasikan ke berbagai macam produk keuangan syariah yang resmi. Misalnya, deposito mudharabah, musyarakah, bahkan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). ( MediaIndonesia.com )

Akankah Ummat percaya pada perwujudannya? Meskipun wakaf bentuk ibadah yang dilandasi keikhlasan, uangnya disalurkan tepat sasaran, sesuai aturan syariat dan tidak dikorupsi oleh pejabat manapun. Apakah juga GNWU akan berjalan sesuai prosedur taat syariat Islam ataukah malah semakin mengokohkan kapitalisme?. Pada tataran konsep wakaf dalam Islam, semestinya tidak terjadi. Kehadiran wakaf justru seharusnya semakin melemahkan kapitalisme, bahkan sampai menghapuskannya.

Namun, lain soal jika berbicara pada tataran praktisnya. Salah kelola wakaf memang bisa berpotensi semakin mengokohkan kapitalisme. Prinsip dasar wakaf adalah tahan pokoknya, alirkan hasilnya.

Wakaf merupakan pembelaan dan jaminan sosial bagi fakir dan miskin. Sebagaimana zakat, infak, dan sedekah. Artinya, wakaf seharusnya membuahkan kebermanfaatan bagi fakir dan miskin dari surplus wakaf yang dihasilkan.

Dalam hal ini, karakter wakaf dalam menghasilkan surplus adalah dengan menggerakan ekonomi sektor ril. Sehingga, roda perekonomian masyarakat berputar. Inilah manfaat lain dari wakaf. Karena itu, paradigma wakaf sebagai pengembangan dan pemberdayaan ekonomi sektor ril harus menjadi prinsip dalam pengembangan dana wakaf.

Dalam ajaran Islam, wakaf dihukumi Sunnah. Tidak boleh ada paksaan baik oleh pemerintah maupun individu, kecuali hanya himbauan semata. Sebagaimana diriwayatkan oleh HR. Muslim, “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yaitu harta yang dimanfaatkan dijalan Allah (sedekah jariah), ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya”

Bahwa sendi syariah Islam dalam bidang ekonomi tidak hanya berfungsi meningkatkan ketakwaan umat pada Tuhannya, tetapi juga dapat menghindarkan masyarakat dari kebangkrutan ekonomi, bahkan membangkitkan kesejahteraan mereka. Saatnya Indonesia menuju keberkahan dengan menerapkan tata kelola ekonomi islam, sehingga islam betul betul menjadi solusi kaffah Rahmatan lil ‘aalamiin. Taat syariat bukan azas manfaat

Related posts
Editorial

TIDAK CUKUP KECEWA PADA PEJABAT DAN POLITISI KAYA RAYA DI TENGAH PANDEMI, TAPI KECEWALAH JUGA KEPADA DEMOKRASI

Editorial Assalim.id | Edisi 75Oleh Pujo Nugroho Assalim.id – Setelah Komisi Pemberantasan…
Read more
Bengkel Pengusaha

KETIKA PENGUSAHA MENJADI PENGUASA, BELAJAR DARI UMAR BIN KHATTAB

Karena tak juga ada tanda-tanda serius untuk bertobat di negeri +62 ini, akhirnya muncul special…
Read more
Editorial

TIDAK CUKUP MENGGANTI DENGAN ISTILAH MALING UNTUK MEMBASMI KORUPTOR TAPI JUGA HARUS MENGGANTI SISTEM!

Editorial Assalim.id | Edisi 74Oleh Pujo Nugroho Assalim.id – Tulisan ini mengapresiasi…
Read more