Ulasan Utama Assalim.id
Oleh Pujo Nugroho

Assalim.id – Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh yang besar dalam masyarakat. Dalam oligarki, kekuasaan dan pengaruh dipegang oleh segelintir orang atau kelompok, sementara mayoritas orang tidak memiliki akses yang sama terhadap kekayaan dan kekuasaan.

Oligarki dapat terjadi dalam berbagai bentuk pemerintahan, seperti demokrasi atau monarki. Dalam oligarki, kekuasaan dan pengaruh seringkali dipegang oleh kelompok elit atau aristokrasi yang memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan kekayaan. Dalam praktiknya, oligarki sebagai suatu bentuk pemerintahan yang tidak adil, karena kekuasaan dan keuntungan dipegang oleh sekelompok kecil orang, sementara mayoritas orang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kekayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Harvard dan Universitas Sydney yang menemukan adanya korelasi antara kekayaan oligarki dengan tingkat korupsi dan keberhasilan mereka dalam mempengaruhi hasil pemilihan umum di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (low and middle-income countries). Penelitian ini menyimpulkan bahwa oligarki dapat memanipulasi hasil pemilihan umum melalui berbagai cara, seperti penggunaan dana ilegal dalam kampanye politik, intimidasi pemilih, atau pengaruh media yang tidak adil.

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan dipegang oleh mayoritas atau rakyat melalui pemilihan umum atau representasi politik. Meski demikian oligarki akan sangat mudah terwujud dalam sistem demokrasi. Oligarki dapat memanfaatkan kekuatan politik untuk mewujudkan keinginan mereka dengan berbagai cara, seperti:

1. Mempengaruhi pemilihan umum. Oligarki dapat mengendalikan atau mempengaruhi hasil pemilihan umum dengan memanipulasi suara atau mempengaruhi kampanye politik. Oligarki juga bisa melakukan manipulasi hasil pemilu secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian oleh Campello dan di Porto pada tahun 2019 menunjukkan bahwa oligarki mempengaruhi hasil pemilihan umum melalui manipulasi suara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, oligarki cenderung memanipulasi pemilihan umum dengan cara membeli suara atau mengancam pemilih, dan ini mempengaruhi hasil pemilihan umum. (Campello, M., & Di Porto, E. (2019). Oligarchies and electoral outcomes. Journal of Comparative Economics, 47(4), 937-953.)
2. Mengendalikan partai politik. Oligarki dapat menjadi donatur utama partai politik atau mempengaruhi kebijakan partai politik untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili dalam program partai. Oligarki juga dapat mengambil alih partai politik atau membentuk partai politik mereka sendiri untuk memenuhi kepentingan mereka.

Oligarki bisa mengendalikan partai politik dengan memanfaatkan kekuatan finansial dan politik mereka. Oligarki dapat memberikan dukungan finansial yang besar kepada partai politik dan kandidat yang mereka pilih. Dalam banyak kasus, oligarki dapat menempatkan kandidat yang mereka dukung di posisi penting dalam partai politik, dan dengan demikian mempengaruhi keputusan partai politik dalam berbagai hal seperti pengambilan keputusan dan pemilihan calon pemimpin partai.
Penelitian oleh Ameriks, Briggs, dan Capatina pada tahun 2019 menunjukkan bahwa oligarki memiliki kecenderungan untuk mengeksploitasi partai politik untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menemukan bahwa oligarki seringkali menempatkan kandidat mereka di posisi penting dalam partai politik, dan bahwa partai politik yang dikuasai oleh oligarki cenderung lebih korup dan kurang responsif terhadap kepentingan publik. (Ameriks, J., Briggs, J., & Capatina, E. (2019). Economic inequality and political power: theory and evidence. Journal of Economic Literature, 57(4), 1079-1142.)

3. Membeli pengaruh politik. Oligarki dapat membayar politisi atau pejabat pemerintah untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih besar atau mendapatkan kebijakan yang menguntungkan bagi bisnis mereka.
4. Membentuk kelompok kepentingan: Oligarki dapat membentuk kelompok kepentingan atau lobbi politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat lokal, nasional, atau bahkan internasional.

Dalam prakteknya, oligarki sering menggunakan kombinasi dari strategi-strategi tersebut untuk memanfaatkan kekuatan politik dan mencapai tujuan mereka.

Ditambah lagi penguasaan melalui media massa dalam menggiring opini agar hasil pemilu atau kebijakan melalui legislasi didukung publik sesuai selera oligarki. Bahkan hal ini bisa terjadi di negara maju dan dianggap paling demokratis. Penelitian oleh Gilens dan Page pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kebijakan publik di Amerika Serikat cenderung dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa oligarki dapat mempengaruhi kebijakan publik dan opini publik melalui pengaruh politik dan kekuatan ekonomi yang mereka miliki. (Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens. Perspectives on Politics, 12(3), 564-581.)

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang tingkat transparansinya masih sangat rendah? Tentu peluangnya sangat besar.

Dengan demikian tidak ada jaminan demokrasi mampu menghindarkan politik yang korup. Alih-alih mensejahterakan rakyat demokrasi menjadi jalan oligarki berkuasa.[]