Ulasan Utama Assalim.id. | Edisi 79
Oleh: Pujo Nugroho

Assalim.id – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diketahui memiliki utang sebesar Rp 649,2 triliun berdasarkan laporan keuangan hingga akhir tahun 2020. Utang bengkak ini dikarenakan kewajiban (liabilitas) yang membengkak pada 2020.

Seperti yang diberitakan Detik.com (5/6/2021) Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini pernah mengatakan bahwa utang perusahaan membengkak sejak 2019. Dari di bawah Rp 50 triliun pada lima tahun sebelumnya, menjadi hampir mencapai Rp 500 triliun.

Zulkifli mengatakan utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan seperti pengerjaan proyek 35.000 MW. PLN melakukan utang karena tidak memiliki pendapatan yang cukup, sehingga membengkak setiap tahunnya.

“Lima tahun terakhir ini PLN membiayai investasinya itu dengan utang, sehingga lima tahun yang lalu utang PLN secara minimal nggak sampai Rp 50 triliun. Tapi karena utang tiap tahun Rp 100 triliun Rp 100 triliun, ya maka utang PLN di 2019 kemarin mendekati Rp 500 triliun,” kata Zulkifli dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, 25 Juni 2020.

Utang PLN sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan hingga 2017. Pada 2015, penambahan pinjaman (additional loan) sebesar Rp 18,7 triliun, kemudian di 2016 sebesar Rp 22,4 triliun dan di 2017 sebesar Rp 42,5 triliun.

Jumlah itu melonjak lebih dari 10 kali lipat pada 2020, di mana perseroan memiliki utang sebesar Rp 649,2 triliun. Jumlah itu berasal dari utang jangka panjang perusahaan listrik negara itu mencapai Rp 499,6 triliun, dan utang jangka pendek Rp 149,6 triliun.

Proyek listrik 35.000 mw sendiri adalah ambisi Joko Widodo (Jokowi). Pada periode masa jabatan pertama presiden tahun 2015, Jokowi meluncurkan program listrik 35.000 mw. Seperti yang diketahui Jokowi gembar-gembor dalam pembangunan infrastruktur termasuk di bidang kelistrikan.

Proyek ini sendiri mendapat kritik tajam ekonom senior Rizal Ramli. Pada tahun 2017 Rizal Ramli telah meramalkan kondisi beban berat PLN. Rizal Ramli mengkhawatirkan kondisi keuangan PLN akibat kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Selain itu, PLN juga dibebani investasi dalam proyek listrik 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah sebagai pemenuhan ambisi Jokowi.

Menurut Rizal, berdasarkan hitungannya dalam 5 tahun ke depan, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas total 16.000 megawatt (MW), bukan 35.000 MW.

“Kita melihat segala sesuatu dengan faktual dan logis kalau 35.000 MW tercapai 2019, maka pasokan jauh melebihi permintaan, ada idle (kelebihan) 21.000 MW. Di sana ada listrik swasta,” jelas Rizal di Jakarta, (Detik.com, 7/9/2015).

Kenyataannya apa yang diprediksi Rizal Ramli benar adanya. PLN mengalami oversupply listrik di sisi yang lain PLN terikat kontrak dengan penyedia listrik swasta. Kondisi ini menyebabkan PLN terus mengeluarkan anggaran dan terus mengalami kerugian.

Jelas ambisi listrik ini tidak mendasar, seolah tidak ada perencanaan, dan pada akhirnya menjadi bumerang bagi PLN. Seperti di sebut di awal, kini PLN dalam beban berat utang. Sungguh menyedihkan.[]